MKGR Ogah Terlibat Konflik Partai Golkar

Radarpolitik.com, Jakarta  – Ketua Umum Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Roem Kono menegaskan ormas yang dipimpinnya tidak ingin terlibat dalam konflik Partai Golkar. Karena MKGR adalah cermin dari persatuan dan menginginkan Partai Golkar bersatu.

Menurut Roem Kono, di MKGR tidak ada Golkar kubu Aburizal Bakrie serta Golkar kubu Agung Laksono, tapi semuanya adalah kader Partai Golkar dan semuanya anggota MKGR. “Kami rindu Partai Golkar bersatu kembali dan dapat berkontribusi dalam pembangunan Indonesia,” kata kata Roem pada peringatan ulang tahun MKGR ke-56, di Jakarta, Minggu (10/1).

Seperti dikutip Halloapakabar.com, Roem Kono menjelaskan Partai Golkar selama ini sudah menjalankan perannya sebagai partai besar yang membawa suara rakyat. Partai Golkar juga sudah banyak berperan untuk masyarakat dan berkontribusi dalam pembangunan nasional dan MKGR adalah ormas Partai Golkar yang memiliki prinsip setia kawan dan gotong-royong.

Guna memperkuat kesetiakawanan dan gotong-royong, Roem Kono berjanji akan memberikan bekal nilai-nilai Pancasila kepada kader MKGR. Bahkan Roem Kono mengimbau pemerintah agar memperhatikan ormas-ormas yang menguatkan nasionalisme dan NKRI. “MKGR berpihak kepada rakyat dan akan mendukung pemerataan pembangunan,” umgkapnya.

Roem Kono juga menegaskan MKGR akan mendukung pemerintah yang menerapkan program-progran pro-rakyat. Karena MKGR, akan terus memantau kebijakan pemerintah dan berharap Partai Golkar segera bersatu untuk mendukung pemerintah.

Sementara itu, Pakar hukum tata negara Refly Harun mengatakan untuk menyelesaikan konflik golkar, satu-satunya jalan yaitu melalui Mahkamah Partai Golkar untuk menyatukan kedua kubu kepengurusan yang terus dilanda berkonflik. Untuk itu Refly me yarankan, kedua kubu harus terlebih dulu mendorong Mahkamah Partai Golkar untuk melakukan hal tersebut.

“Ada baiknya kedua belah pihak mendorong Mahkamah Partai menyatukan dua kubu untuk membuat keputusan yang dari sisi hukum tata negara bisa diterima,” kata Refly dalam acara Forum Silaturahmi Kader Partai Golkar Seluruh Indonesia yang digelar di kediaman Agung Laksono di Jakarta, Minggu (10/1).

Dia menilai DPP Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Bali dengan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum tidak sah karena belum pernah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham). Lebih lagi, Kemkumham tidak mengeluarkan surat keputusan pengesahan kepengurusan Golkar kubu Aburizal pascadicabutnya SK DPP Partai Golkar Munas Jakarta yang dipimpin Agung Laksono.

Refly mengatakan Mahkamah Partai menjadi satu-satunya badan yang sah di saat partai sedang mengalami kevakuman kepemimpinan. “Setelah tidak ada lagi organ yang sah, maka Mahkamah Partai sebagai satu-satunya yang sah harus melakukan tindakan-tindakan untuk menghasilkan jalan keluar,” kata Refly.

Hingga saat ini, Partai Golkar yang mengalami dualisme kepengurusan masih belum mendapatkan jalan keluar atau rekonsiliasi. Kubu Agung Laksono menyatakan niat untuk melakukan rekonsiliasi dengan mengadakan munas guna memilih kembali ketua umum yang baru, namun kubu Aburizal tidak sepakat untuk melakukan munas. (ded/rdp)